BUTENG, – Pemerintahan Kabupaten Buton tengah mengadakan Rapat Koordinir Pemercepatan Pengurangan Stunting yang dirangkaikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di antara Dinas Pengaturan Warga dan Keluarga Merencanakan (DPPKB) dan Tubuh Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Aktivitas ini berjalan di Aula Rapat Kantor Bupati Buton tengah, Selasa pagi (5/8).
Acara itu menjadi sisi dari penyeluncuran Pergerakan Orang Tua Asuh Hindari Stunting (GENTING), sebuah ide kolaboratif yang mempunyai tujuan untuk perkuat kolaborasi di antara pemda dan instansi keagamaan dalam memberikan dukungan keluarga pra-sejahtera dan turunkan angka stunting di daerah Buton tengah.
Ikut datang pada aktivitas ini Bupati Buton tengah, Ketua DPRD, elemen Forkopimda, Kepala BAZNAS Propinsi Sulawesi Tenggara, Plt Sekda Buton tengah, dan Istri Wakil Bupati yang memegang sebagai Wakil Ketua TP-PKK.
Stunting Harus Dihindari Semenjak Hilir
Dalam sambutannya, Bupati Buton tengah memperjelas keutamaan pendekatan holistik dalam pengatasan stunting, yang bukan hanya mengarah bidang kesehatan, tapi juga sentuh persiapan pasangan muda dalam membuat keluarga.
“BKKBN dan Dinas Dukcapil saya meminta memberi publikasi ke calon pengantin supaya pahami keutamaan persiapan menikah, untuk membuat keluarga yang sehat dan berkualitas. Ini ialah langkah pertama untuk memutuskan mata rantai stunting,” tutur Bupati.
Selanjutnya, Bupati sampaikan satu pesan penting ke semua camat dan warga berkenaan pentingnya validitas pernikahan sebagai dasar dalam administrasi kependudukan.
“Satu kembali informasi baik. Pak Ketua barusan merekomendasikan untuk melangsungkan isbat nikah untuk pasangan yang masih belum mempunyai buku nikah. Saya telah perintahkan ke beberapa camat supaya mencatat dan sampaikan ke warga agar selekasnya daftarkan diri. Buku nikah penting karena menjadi dasar dalam pengurusan akte kelahiran, dan akte kelahiran adalah persyaratan khusus dalam melamar kerja,” terangnya.
Dia juga memperjelas komitmennya, “Insha Allah, dalam kurun waktu dekat, Buton tengah bisa menjadi kabupaten bebas rumah tangga tanpa buku nikah.”
Dari Gagasan Sekolah sampai Gagalyon PB
Bukan hanya konsentrasi pada rumor stunting, Bupati menjelaskan beberapa gagasan vital pembangunan wilayah. Salah satunya, pembangunan Kantor Pengadilan Agama yang diharap terlaksana di tahun 2026 untuk tingkatkan akses servis hukum, terutama untuk warga kepulauan.
Berkaitan program pendidikan, Bupati menerangkan jika masalah administratif menjadi argumen kenapa Buton tengah belum masuk fokus pembangunan Sekolah Garuda tahun ini. Meskipun begitu, dia pastikan Buton tengah masih tetap menjadi satu diantara dari 2 wilayah di Sulawesi Tenggara — selainnya Kota Kendari — yang hendak terima pembangunan Sekolah Masyarakat. Pengesahannya direncanakan dilaksanakan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada September 2025.
Bupati sampaikan gagasan penandatanganan Nota Kesepakatan Hibah Wilayah (NPHD) bersama Danrem sebagai sisi dari usaha pembangunan Gagalyon Pasukan Kontribusi (PB) di daerah Buton tengah. Dia memberikan instruksi beberapa camat supaya selekasnya mensosialisasikan gagasan ini ke warga.
Perangi Pengeboman Ikan, Menjaga Laut untuk Anak Cucu
Rumor kerusakan wilayah laut karena praktek pengeboman ikan ikut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi itu. Bupati mengatakan loyalitas untuk perkuat pemantauan laut, termasuk dengan menolong pengadaan BBM untuk armada patroli dan minta aparatur kepolisian dan intelijen dusun untuk melakukan tindakan tegas.
“Jangan kembali ada pemboman ikan. Kita akan benahi pemantauan di laut. Saya meminta aparatur hukum dapat tegas, dan beberapa camat tolong pantau dan pembelajaran warga di dusun masing-masing,” jelasnya.
Penutup: Penandatanganan MoU dan Kontribusi Sembako
Aktivitas rapat koordinasi ini ditutup penandatanganan MoU di antara DPPKB dan BAZNAS sebagai lambang diawalinya kerjasama program GENTING di Kabupaten Buton tengah. Disamping itu, dilaksanakan juga penyerahan kontribusi sembako ke warga, sebagai bentuk riil perhatian pemerintahan pada keluarga kurang sanggup sebagai target khusus dalam pemercepatan pengurangan stunting.