Day: July 29, 2025

BUTON UTARA, – Beberapa puluh pengemudi truk di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak PT Buton Kreasi Konstruksi (BKK), selekasnya membayar gaji sewa pengiriman material Asphalt Mixing Plant (AMP).

Ketua Persatuan Pengemudi Truk Buton Utara, Sudarsono, mengutarakan keseluruhan sewa yang masih belum terbayar capai beberapa ratus juta rupiah.

Menurut dia, sekitar 30-an pengemudi truk saat sebelum lakukan pemuatan material sudah lakukan persetujuan dengan faksi PT BKK, mengenai besaran sewa pemuatan material dari tongkang ke lokasi industri di Dusun Eelahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.

“Material yang termuat oleh beberapa pengemudi truk sekitar tiga tongkang, semenjak masuknya tongkang tanggal 14 Juni 2025, beberapa pengemudi truk mulai lakukan pemuatan bahan material sampai usai,” tutur Sudarsono, Senin (28/7/2025).

Dia menambah, beberapa pengemudi truk baru 1x terima sewa dari faksi perusahaan yaitu, tanggal 7 Juli 2025, dam bekasnya akan dibayar faksi perusahaan pada 20 Juli 2025, tetapi sampai sekarang ini belum dibayar.

Sudarsono, memaparkan beberapa kali sudah mengontak faksi perusahaan, tetapi jawabnya tidak ada uang dan sementara bermasalah.

“Semenjak tanggal 20 Juli 2025, saya terus mengontak management perusahaan, tetapi saya dijawab tidak ada uang-lah, tetap mengurusi-lah, kadangkala telephone saya sering diacuhkan (reject),” ucapnya dengan kecewa.

Sebagai Ketua Persatuan Pengemudi Truk Buton Utara, Sudarsono, mendesak faksi perusahaan selekasnya membayar rental truk.

“Karena beberapa teman pengemudi dipaksa oleh pemilik BBM (Bahan Bakar Minyak) karena mereka berutang bahan bakar,” desaknya.

Buranga: Walau di tengah-tengah kebatasan bujet, Pemerintahan Kabupaten Buton Utara (Butur) masih tetap memperlihatkan komitmennya dalam memberi respon keperluan warga terimbas musibah. Lewat beberapa Organisasi Piranti Wilayah (OPD) berkaitan, Pemkab Butur salurkan kontribusi logistik ke korban musibah banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung di Kecamatan Kambowa dan Bonegunu.

Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, memberikan secara langsung kontribusi itu dalam lawatan ke dua kecamatan, Senin (28/7/2025). Dalam sambutannya di Dusun Rante Gola, Kecamatan Bonegunu, dia memperjelas jika program pengatasan musibah masih tetap jadi fokus utama walau bujet wilayah alami efisiensi.

“Di tengah-tengah himpitan ekonomi karena pemotongan bujet, Pemerintahan Wilayah masih tetap mengutamakan program yang berpengaruh secara langsung ke warga, khususnya dana untuk korban musibah,” tutur Afirudin.

Dia menghargai kolaborasi beberapa kepala dinas yang dipandang responsif dan cepat dalam tangani masalah kebencanaan di Butur. Ikut datang pada aktivitas itu diantaranya Kepala BPBD Butur Ardiansyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sadaria, dan Kepala Dinas Sosial Baziri.

“Saya ditemani beberapa kepala Dinas yang luar biasa, responsif dan sensitif pada keadaan warga. InsyaAllah, kalian akan datang bersama masyarakat,” sambungnya.

Di Kecamatan Kambowa, penyerahan kontribusi dipusatkan di Aula Kantor Dusun Bubu dengan keseluruhan yang menerima sekitar 174 Kepala Keluarga (KK) yang dari 4 dusun dan satu kelurahan. Sementara di Kecamatan Bonegunu, aktivitas berjalan di Aula Kantor Dusun Rante Gola dalam jumlah yang menerima 224 KK.

Selainnya kontribusi logistik, Pemkab Butur memberikan Tempat tinggal Sementara (Huntara) ke satu masyarakat atas nama Hamsir, yang tempat tinggalnya tenggelam karena banjir. Huntara memiliki ukuran 5 x 7 mtr. itu dibuat sepanjang satu minggu lewat kerjasama BPBD Butur dan Kodim 1429 Butur, dan didanai oleh APBD Butur.

Tipe kontribusi logistik yang diteruskan mencakup: beras, telur, minyak goreng, mie instant, makanan siap sajian, makanan bayi, kasur lipat, selimut, dan tenda.

Semua kontribusi mengambil sumber dari Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) Kabupaten Butur, lewat koordinir di antara BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial.

Dengan cara cepat dan responsive ini, Pemerintahan Kabupaten Buton Utara mengharap kontribusi yang diberi dapat mengurangi beban warga dan percepat proses rekondisi saat musibah.